Bakom Gandeng Homeless Media, Sejumlah Platform Bantah Jadi Mitra Pemerintah

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI tengah menjadi sorotan publik setelah Kepala Bakom, Muhammad Qodari, secara terbuka mengumumkan bahwa sejumlah platform digital yang dikenal sebagai homeless media kini resmi menjadi mitra pemerintah dalam menyebarkan informasi program Presiden Prabowo Subianto.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, pada Rabu, 6 Mei 2026. Qodari menyebut para pelaku media ini berhimpun dalam wadah bernama Indonesia New Media Forum (INMF) dan menjadi mitra strategis pemerintah di ekosistem media digital.

"Kehadiran teman-teman New Media mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tidak hanya melalui media konvensional, tetapi juga melalui kanal-kanal digital," ujar Qodari dalam konferensi pers tersebut.

Apa Itu Homeless Media?

Homeless media merujuk pada praktik produksi dan distribusi informasi yang sepenuhnya bertumpu pada media sosial — seperti Instagram, TikTok, dan YouTube — tanpa didukung struktur kelembagaan pers yang mapan seperti situs web atau aplikasi sendiri. Platform-platform ini umumnya dikelola secara mandiri dengan proses verifikasi yang lebih ringkas dibanding media konvensional.

Sejumlah nama besar yang disebut Qodari antara lain: Folkative, Indozone, Dagelan, Narasi, USS Feeds, Kok Bisa, Bapak2ID, Ngomongin Uang, Menjadi Manusia, GNFI, Pandemictalks, Big Alpha, dan puluhan nama lainnya. Secara kolektif, platform-platform ini diklaim memiliki jangkauan hingga ratusan juta pengikut dengan total tayangan bulanan mencapai 4–6 miliar.

Gelombang Bantahan dari Homeless Media

Tak butuh lama, sejumlah platform yang namanya disebut langsung angkat bicara dan membantah keras klaim Qodari.

• Narasi Newsroom menyatakan tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak menghadiri pertemuan maupun jumpa pers terkait INMF. Narasi juga menegaskan statusnya sebagai media resmi yang terdaftar dan terverifikasi Dewan Pers.
• Bapak2ID melalui founder-nya, James Jan Markus, menyatakan bahwa beritanya tidak benar dan pihaknya tidak pernah menghadiri acara yang disebutkan. "Kami sama sekali tidak terlibat, kaga hadir dan kaga ngarti soal itu," tulis mereka.
• Kok Bisa juga membantah hadir di pertemuan bersama Bakom. "Nggak ya guys. Kami gak hadir di pertemuan bareng Bakom RI dan gak ngejalin kemitraan sebagai media pendukung pemerintah," tulis akun @kokbisachannel.
• NKSTHI mengambil langkah lebih jauh: meski mengakui tergabung dalam INMF, mereka menyatakan keluar dari forum tersebut karena namanya dicantumkan dalam narasi yang tidak pernah mereka setujui.
• Big Alpha membenarkan keanggotaannya di INMF, namun membantah direkrut Bakom untuk menjadi mitra penyampaian program pemerintah.

Versi INMF: Tidak Ada Komitmen

Perwakilan INMF, Timothy Marbun, mengakui adanya pertemuan sejumlah anggota forum dengan Qodari pada 5 Mei 2026 — sehari sebelum konferensi pers. Namun ia menegaskan, "Tidak ada komitmen apa pun."

Menurut Timothy, konteks "bermitra" yang dimaksud hanya sebatas membuka jalur komunikasi agar homeless media bisa melakukan proses cover both side dalam liputannya, bukan menjadikan mereka sebagai corong pemerintah. INMF sendiri, kata dia, dibentuk secara kolektif dan independen sejak pertengahan 2025 sebagai ruang berkumpul dan belajar bagi pelaku media baru, tanpa hierarki.

Kritik Akademisi: Potensi Propaganda dan Otoritarianisme Digital

Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), Masduki, memberikan peringatan keras terhadap langkah Qodari ini. Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki dua sisi yang kontradiktif: di satu sisi terlihat sebagai bentuk kepercayaan terhadap pengaruh homeless media, namun di sisi lain menyimpan motif yang berpotensi merusak independensi jurnalisme.

"Pemerintah memberikan dana itu biasanya kepada media tujuannya adalah propaganda — untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan pemerintah secara positif. Tidak ada makan siang gratis," kata Masduki.

Masduki juga mengingatkan bahwa pola ini mengarah pada ciri-ciri otoritarianisme digital, di mana pemerintah menempatkan diri sebagai sumber kebenaran tunggal dan melakukan represi halus melalui kontrol informasi. Ia mencontohkan bagaimana para pendengung (buzzer) yang awalnya berpihak pada masyarakat berbalik arah setelah mendapat dana dari pemerintah.

"Ini kontrol informasi sebetulnya, yang terasa sebagai sebuah represi secara halus yang pelan-pelan berdampak buruk pada kredibilitas homeless media," tegasnya.

Kesimpulan

Kontroversi ini membuka perdebatan yang lebih luas: sejauh mana pemerintah boleh merangkul media digital, dan di mana batas antara kolaborasi komunikasi publik dengan intervensi terhadap kebebasan pers? Gelombang penolakan dari berbagai platform menunjukkan bahwa ekosistem homeless media di Indonesia belum siap — atau tidak mau — melepas independensi mereka demi kemitraan dengan kekuasaan.