Masjidil Haram Disandera Sejarah Menangis dalam Diam

 Latar Belakang Ketegangan Sosial dan Ideologis

    Peristiwa ini terjadi dalam konteks ketegangan sosial dan ideologis. Arab Saudi saat itu tengah mengalami kemakmuran ekonomi berkat ledakan minyak, namun di sisi lain menghadapi tekanan dari kelompok konservatif yang menilai bahwa modernisasi yang dilakukan kerajaan terlalu cepat dan terlalu “barat”. Juhayman dan pengikutnya—mayoritas berasal dari latar belakang keagamaan dan militer—menyusun rencana untuk menyusup ke Masjidil Haram dengan senjata dan menguasainya saat salat Subuh, tepat pada awal tahun baru Hijriyah 1400.

Dilema Kerajaan dan Operasi Militer di Tanah Suci

    Pemerintah Arab Saudi menghadapi dilema besar: menanggapi serangan bersenjata di tempat paling suci umat Islam tanpa menodai kesucian masjid. Raja Khalid kala itu meminta fatwa dari ulama senior untuk membenarkan penggunaan senjata di dalam Masjidil Haram. Setelah mendapatkan restu, pemerintah melancarkan operasi militer yang intensif dan rumit, dengan bantuan pasukan elit dan teknis dari luar negeri. Setelah baku tembak yang panjang dan menegangkan, pasukan pemerintah berhasil merebut kembali kendali masjid. Juhayman dan para pengikutnya akhirnya ditangkap dan kemudian dieksekusi.

Konsesi Politik kepada Kaum Konservatif

     Namun, dampak dari peristiwa ini tidak berhenti pada aspek militer semata. Justru, yang paling besar adalah dampak politik dan sosial jangka panjang yang membentuk wajah Arab Saudi hingga puluhan tahun ke depan. Dalam upaya meredam potensi pemberontakan serupa, kerajaan melakukan konsesi besar kepada ulama dan kelompok konservatif. Ulama diberi peran lebih besar dalam pengambilan kebijakan, khususnya terkait urusan sosial dan keagamaan. Kritik terhadap kerajaan semakin dibatasi atas nama menjaga stabilitas agama, dan suara-suara reformis semakin diredam.

Transformasi Sosial: Dari Terbuka Menjadi Sangat Konservatif

     Secara sosial, ruang publik di Arab Saudi berubah drastis. Kehidupan masyarakat menjadi lebih konservatif: bioskop ditutup, acara hiburan dibatasi, dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan diawasi ketat. Polisi syariah atau mutawa diperkuat perannya, dan perempuan semakin dibatasi geraknya dalam kehidupan publik—baik dalam berpakaian, bekerja, maupun bepergian. Kurikulum pendidikan pun makin sarat doktrin Wahhabisme, dan kontrol negara terhadap praktik keagamaan diperluas.

Penguatan Wahhabisme dan Imbas terhadap Islam Moderat

     Dari sisi keagamaan, pengepungan ini memperkuat dominasi aliran Wahhabisme di Arab Saudi. Pemerintah menilai bahwa memperkuat Wahhabisme bisa menjadi benteng menghadapi gerakan radikal seperti yang dipimpin Juhayman. Ironisnya, meskipun Wahhabisme bukan gerakan pemberontak, pemahaman ekstrem terhadap ajaran Islam ini turut menutup ruang bagi interpretasi yang lebih moderat dan terbuka. Islam moderat makin tersisih, dan diskusi-diskusi keagamaan yang progresif ditekan.

Dampak Global dan Peran Arab Saudi dalam Penyebaran Konservatisme

     Dampaknya juga terasa di panggung internasional. Reputasi Arab Saudi sebagai penjaga dua kota suci sempat dipertanyakan. Dunia internasional—baik negara-negara Muslim maupun Barat—khawatir dengan stabilitas kerajaan. Dalam beberapa dekade setelahnya, banyak pihak menilai bahwa Arab Saudi memainkan peran besar dalam menyebarkan konservatisme keagamaan melalui pendanaan dakwah dan lembaga pendidikan Islam di luar negeri, sebagai bagian dari strategi soft power pasca-1979.

Paradoks Konservatisme dan Radikalisme Baru

     Yang lebih mengkhawatirkan, kebijakan pasca-pengepungan ini tidak sepenuhnya berhasil meredam radikalisme. Justru, banyak analis berpendapat bahwa pembatasan kebebasan intelektual dan represi terhadap wacana alternatif malah menyuburkan generasi baru ekstremis. Sebagian dari jaringan ini, di kemudian hari, menjadi bagian dari kelompok radikal transnasional seperti Al-Qaeda. Artinya, upaya menekan radikalisme dengan memperkuat konservatisme justru menimbulkan paradoks: ekstremisme tidak benar-benar hilang, tapi berganti wajah dan strategi.

Satu Peristiwa, Dampak Puluhan Tahun

     Sebagai kesimpulan, pengepungan Masjidil Haram tahun 1979 adalah salah satu titik balik paling signifikan dalam sejarah Arab Saudi modern. Peristiwa ini bukan sekadar insiden bersenjata di tempat suci, tetapi juga awal dari perubahan besar dalam struktur kekuasaan, kehidupan sosial, serta arah kebijakan keagamaan negara. Reformasi sosial yang baru dimulai beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammad bin Salman—seperti Vision 2030, pelonggaran aturan berpakaian, dan pembukaan bioskop—sebenarnya adalah upaya membalik arah sejarah yang digerakkan oleh krisis tahun 1979. Dan hingga kini, peristiwa tersebut masih menjadi cermin penting dalam memahami bagaimana sebuah negara bisa berubah drastis karena satu momen sejarah yang mengguncang fondasinya.