Pemerintah Terapkan WFH bagi ASN dan Imbau Sektor Swasta, Ini Aturan Lengkapnya

Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan kebijakan work from home (WFH) secara nasional mulai 1 April 2026. Kebijakan ini mencakup dua segmen tenaga kerja: Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diwajibkan WFH setiap hari Jumat, serta karyawan sektor swasta, BUMN, dan BUMD yang diimbau menerapkan WFH satu hari dalam sepekan.

Langkah ini diambil pemerintah sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan minyak dunia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan WFH telah dihitung matang berdasarkan pengalaman pasca-COVID, dan hari Jumat dipilih karena beban kerja yang relatif lebih ringan dibanding hari lainnya.

Aturan WFH untuk ASN

Ketentuan WFH bagi ASN tertuang dalam Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah. Pola kerja ASN ditetapkan sebagai berikut:

• Senin–Kamis: Work from Office (WFO) — 4 hari kerja di kantor
• Jumat: Work from Home (WFH) — 1 hari kerja dari rumah/domisili

Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan bahwa kebijakan ini tidak mengubah ketentuan hari dan jam kerja ASN, melainkan hanya menyesuaikan lokasi pelaksanaan tugas. Fokus tetap pada pencapaian kinerja, bukan lokasi bekerja. Instansi pemerintah juga diwajibkan memastikan layanan publik esensial tetap berjalan, termasuk layanan kesehatan, keamanan, kependudukan, dan layanan yang bersifat kedaruratan.

Aturan WFH untuk Karyawan Swasta, BUMN, dan BUMD

Khusus untuk sektor swasta, BUMN, dan BUMD, pemerintah menerbitkan Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja. Sifat kebijakan ini adalah imbauan, bukan kewajiban. Teknis pelaksanaan — termasuk penentuan hari WFH — diserahkan kepada masing-masing perusahaan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan perusahaan yang menerapkan WFH:

• Upah/gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan penuh sesuai ketentuan
• Pelaksanaan WFH tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan karyawan
• Karyawan tetap menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan kewajibannya selama WFH
• Perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan terjaga

Sektor yang Dikecualikan dari WFH

Menaker Yassierli menegaskan bahwa imbauan WFH tidak berlaku bagi sektor-sektor yang memerlukan kehadiran fisik. Berikut sektor yang dikecualikan:

• Kesehatan: Rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi
• Energi: Bahan bakar minyak, gas, dan listrik
• Infrastruktur & Pelayanan Masyarakat: Jalan tol, air bersih, dan pengangkutan sampah
• Ritel/Perdagangan: Bahan pokok, pasar, dan tempat perbelanjaan
• Industri & Produksi: Pabrik dan industri yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin
• Jasa: Perhotelan, pariwisata, keamanan, dan hospitality
• Makanan & Minuman: Restoran, kafe, dan usaha kuliner
• Transportasi & Logistik: Angkutan penumpang, angkutan barang, pergudangan, dan jasa pengiriman
• Keuangan: Perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, pasar modal, dan bursa efek

Potensi Penghematan Energi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat potensi penghematan yang signifikan dari kebijakan ini. Data per 1 April 2026 menunjukkan potensi penghematan kompensasi BBM mencapai Rp6,2 triliun, sementara total penghematan belanja masyarakat diperkirakan bisa mencapai Rp59 triliun.

Kebijakan WFH ini akan dievaluasi kembali dalam dua bulan ke depan. Bagi karyawan swasta yang menemukan pelanggaran dari pihak perusahaan, Kementerian Ketenagakerjaan membuka kanal pengaduan melalui laman lapormenaker.kemnaker.go.id.