Evaluasi Haji 2026: DPR Apresiasi Kemenhaj, Siapkan Perbaikan Menyeluruh untuk Haji 2027

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya, seluruh pengelolaan haji berada di bawah naungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) — lembaga yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hasilnya, berbagai perbaikan signifikan mulai dirasakan langsung oleh ratusan ribu jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI memberikan penilaian positif atas kinerja Kemenhaj sepanjang pelaksanaan haji tahun ini. Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan apresiasinya secara langsung saat prosesi wukuf di Arafah, Selasa (26/5/2026), bersama Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf (Gus Irfan).

Perbaikan Layanan yang Dirasakan Jemaah

Peningkatan layanan terlihat sejak tahap pemberangkatan dari Tanah Air. Pelayanan di Madinah, Makkah, hingga pergerakan menuju Arafah dinilai jauh lebih baik dibanding musim haji sebelumnya. Beberapa terobosan utama yang diapresiasi antara lain:

• Penyederhanaan syarikah dari delapan menjadi dua perusahaan layanan, sehingga penataan jemaah menjadi lebih mudah dan tertib.
• Penggunaan kartu Nusuk dan tasreh yang mempercepat layanan dan memudahkan jemaah mengetahui lokasi hotel serta kelompoknya sejak tiba di Arab Saudi.
• Layanan Mecca Route yang mempercepat proses keimigrasian, sehingga jemaah dapat langsung menuju hotel tanpa antre panjang di bandara.
• Pengendalian kerumunan saat mobilisasi ke Arafah, di mana petugas berhasil mencegah penumpukan calon jemaah di titik keberangkatan bus.

Menurut Cucun, kelemahan-kelemahan yang terjadi pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya berhasil dimitigasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kendala yang signifikan. Jemaah Indonesia pun benar-benar merasakan kehadiran negara dalam pelayanan ibadah mereka di Tanah Suci.

Catatan Evaluasi: Armuzna Masih Perlu Penyempurnaan

Di balik berbagai capaian positif tersebut, Timwas DPR RI tetap mencatat sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Anggota Timwas Haji DPR RI, Abdul Wachid, mengungkapkan bahwa perpindahan jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina masih mengalami kendala. Beberapa bus mengalami keterlambatan sehingga ada jemaah yang baru terangkut pada pagi hari.

Selain itu, Timwas mendorong peningkatan kualitas tenda di Arafah dan Mina dari paket D menjadi paket C demi kenyamanan jemaah yang lebih baik. Kesiapan fasilitas Armuzna secara keseluruhan mencapai 90 persen menjelang puncak ibadah, dan Kemenhaj berkomitmen menyesuaikan sisa fasilitas sesuai rekomendasi DPR.

Evaluasi Menyeluruh Pasca-Haji dan Rencana Perbaikan 2027

Usai seluruh jemaah kembali ke Tanah Air, DPR RI dan Kemenhaj akan menggelar evaluasi bersama secara menyeluruh. Evaluasi ini akan membahas aspek-aspek layanan yang perlu ditingkatkan serta keputusan strategis yang diperlukan agar penyelenggaraan haji ke depan semakin optimal.

Gus Irfan menyampaikan bahwa semua temuan di lapangan akan dijadikan bahan penyempurnaan layanan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kemenhaj dan DPR RI untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji nasional, termasuk dalam persiapan menghadapi haji 2027.

Transformasi kelembagaan melalui Kemenhaj dinilai telah membawa angin segar bagi tata kelola haji Indonesia. Dengan semangat evaluasi yang konstruktif dan kolaboratif antara pemerintah dan DPR, harapan besar diletakkan pada penyelenggaraan haji yang semakin baik, lebih humanis, dan lebih berkesan bagi setiap jemaah Indonesia di masa mendatang.