BNN Usulkan Larangan Vape karena Disalahgunakan sebagai Media Konsumsi Narkoba

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Suyudi Ario Seto, secara tegas mengusulkan pelarangan total peredaran rokok elektrik atau vape beserta cairannya (liquid) di Indonesia. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan Psikotropika di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 7 April 2026.

Menurut Suyudi, langkah ini diperlukan karena vape telah terbukti menjadi media baru yang dimanfaatkan untuk peredaran dan konsumsi zat narkotika secara terselubung. Fenomena ini dinilai BNN semakin masif dan mengkhawatirkan, khususnya di kalangan generasi muda.

Temuan mengejutkan dari uji laboratorium

BNN telah melakukan uji laboratorium terhadap 341 sampel cairan vape yang beredar di Indonesia. Hasilnya mengungkap fakta yang mengkhawatirkan:

11

sampel mengandung kanabinoid sintetis

23

sampel mengandung etomidate (obat bius)

1

sampel mengandung methamphetamine (sabu)

Etomidate merupakan obat yang lazim digunakan dalam dunia medis sebagai anestesi. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025, zat ini telah resmi diklasifikasikan sebagai narkotika golongan II. Penyalahgunaannya melalui vape dapat menimbulkan efek berbahaya, mulai dari penurunan kesadaran hingga risiko ketergantungan.Meskipun demikian, penindakan terhadap kasus penyalahgunaan etomidate saat ini masih terbatas pada Undang-Undang Kesehatan yang memiliki ancaman hukuman lebih ringan. Hal inilah yang mendorong BNN agar pelarangan vape segera diatur dalam RUU Narkotika dan Psikotropika agar penegakan hukum bisa lebih kuat.

Vape sebagai media baru peredaran narkotika

Suyudi menegaskan bahwa strategi pelarangan vape merupakan pendekatan yang efektif untuk memutus jalur distribusi narkotika.

"Kami memandang bahwa jika vape sebagai media ini dilarang, maka peredaran etomidate juga dapat diatasi secara signifikan, selayaknya sabu yang selalu memerlukan bong sebagai media untuk mengonsumsinya."

— Komjen Pol Suyudi Ario Seto, Kepala BNN

Selain itu, BNN mencatat saat ini terdapat 1.386 zat psikoaktif baru (New Psychoactive Substances/NPS) yang beredar di seluruh dunia, dan sebanyak 175 jenis NPS telah teridentifikasi beredar di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan betapa cepatnya perkembangan modus peredaran narkotika yang semakin sulit terdeteksi.

Dukungan DPR dan pejabat daerah

Usulan BNN mendapat respons positif dari berbagai pihak. Ketua Komisi III DPR RI, Sahroni, menyatakan dukungan penuhnya dan mendorong agar larangan vape dimasukkan ke dalam RUU Narkotika yang sedang dibahas. Ia menilai vape kerap dijadikan kamuflase untuk mengonsumsi narkoba jenis baru yang masuk kategori psikotropika.

Gubernur Banten, Andra Soni, juga menyatakan dukungannya dan menyebut langkah ini sebagai strategi visioner untuk melindungi generasi muda. Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menyuarakan dukungan atas usulan pelarangan vape tersebut.

Prospek dalam RUU Narkotika

RUU Narkotika dan Psikotropika telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 dan ditargetkan selesai pada tahun ini. Wacana pelarangan vape diperkirakan akan menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan RUU tersebut. Masih terbuka kemungkinan DPR akan memilih antara pendekatan pelarangan total, pembatasan ketat, atau pengawasan khusus terhadap perangkat dan cairan vape.

BNN menegaskan pemerintah perlu segera mengambil langkah tegas agar Indonesia tidak menjadi pasar yang rentan bagi peredaran narkotika gaya baru yang semakin canggih dan sulit dideteksi.